DPRK Aceh Barat Temukan Sewa Mall Meulaboh Tidak Sesuai Perda 

oleh

Meulaboh, KRsumsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menemukan tentang ketidaksesuaian penyewaan Gedung Mall Meulaboh kepada perusahaan swasta yakni Rp200 juta per tahun dari total seharusnya Rp500 juta per tahun.

“Temuan ini akan kami sampaikan dalam forum di DPRK nantinya, termasuk kita sampaikan ke Bupati Aceh Barat,”kata Ketua Tim Panitia Khusus (Pansus) Aset DPRK Aceh Barat Ramli kepada wartawan di Meulaboh, Rabu (23/4).

Sesuai Qanun (Perda) Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jasa Usaha, seharusnya sewa mal di Aceh Barat yang merupakan aset pemerintah daerah itu adalah Rp500 juta per tahun.

Namun, sesuai temuan dari tim DPRK Aceh Barat, harga sewa yang ditetapkan kepada penyewa Gedung Mall Meulaboh hanya Rp200 juta per tahun, dengan masa sewa selama 30 tahun.

Rami menjelaskan, rendahnya harga sewa gedung tersebut, menjadi perhatian DPRK Aceh Barat guna dipertanyakan kepada dinas terkait termasuk penyewa gedung.

Ia menyebutkan, rendahnya harga sewa gedung Mall Meulaboh Aceh Barat Rp200 juta per tahun, telah menyebabkan kerugian atas pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat selama ini.

Baca juga: Tiga Orang Tewas Kecelakaan Tunggal di Pesisir Barat Lampung

“Jika kita kali sewa selama delapan tahun lalu kemudian setia tahun daerah rugi Rp300 juta per tahun, berarti kerugian keuangan daerah selama ini sudah mencapai Rp2,4 miliar,”kata Ramli.

Atas temuan ini, DPRK Aceh Barat juga akan memanggil pejabat dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Barat, dan pihak terkait lainnya guna dilakukan konfirmasi agar hal ini menjadi jelas duduk persoalannya.

Pemanggilan itu penting dilakukan agar kerugian yang dialami Pemkab Aceh Baraf tidak semakin besar karena harga sewa gedung yang murah dan tidak sesuai peraturan daerah atau “qanun” yang berlaku.

Ramli mengatakan, kunjungan Tim Pansus Aset Daerah DPRK Aceh Barat ke Gedung Mall Meulaboh sebagai upaya untuk memaksimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh Barat agar semakin lebih baik ke depan.(net)