KRSUMSEL.COM, Muba – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Banyuasin (Muba) terus mendorong penguatan keadilan restoratif di tingkat desa dan kelurahan.
Tentunya, hal ini tercermin pada partisipasi aktif Bupati Muba melalui Plt Asisten I Setda Muba Ardiansyah, dalam rapat seleksi Peacemaker Justice Award 2025 yang digelar secara virtual bersama Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan pada, Senin (21/4) bertempat di ruang rapat Serasan Sekate.
Rapat tersebut juga dihadiri tim penilai dari Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, di antaranya Penyuluh Hukum Ahli Madya Asnedi, Novi Setia Nurhayani, dan Candra Solehan. Hadir pula Plh Kabag Hukum Dasrullah, Direktur YKLBH Muba Zulfatah, serta perwakilan Dinas PMD Muba, Fitriadi.
“Sebanyak 12 desa dan kelurahan di Muba telah masuk tahapan seleksi. Kita optimis, dengan dukungan dan pembinaan dari Kemenkumham, Muba bisa menjadi peserta terbaik dalam ajang ini. Lebih dari itu, kami ingin menjadikan Peacemaker Justice Award sebagai momentum untuk memperkuat peran desa dan kelurahan dalam menyelesaikan persoalan hukum secara adil, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Plt Asisten I Setda Muba Ardiansyah.
Ia juga mendorong agar sosialisasi lebih masif dilakukan di tingkat desa, sehingga seluruh pemangku kepentingan memahami substansi dan nilai penting dari penghargaan ini.
Dari pihak Kanwil Kemenkumham Sumsel, Asnedi menegaskan bahwa proses seleksi terbagi dalam dua tahap yaitu administratif dan substansi. Ia juga mengapresiasi antusiasme Muba dan berharap partisipasi tidak berhenti di 12 desa.
“Kalau bisa, semua desa dan kelurahan di Muba ikut ambil bagian. Kami ingin menjadikan Muba sebagai contoh daerah yang serius dalam penerapan keadilan restoratif melalui peran aktif perangkat desa,” tutupnya.(AS)
