“Sedangkan dalam tatib itu jelas pengutusan dan pemberian tugas ke AKD itu harus berimbang dan merata,” tegasnya.
Ketika itu terjadi skors beberapa kali
sehingga Fraksi PKB dan PDIP walk out dari paripurna termasuk Ketua DPRD OKI dan Wakil Ketua DPRD 1.
Lanjut Budiman, dengan catatan itu pihaknya menyimpulkan bahwa Ketua DPRD OKI mendukung kesalahan fraksinya yang mangkir dari aturan yang ada sehingga salah satu alasan mengajukan mosi tidak percaya bahwa Ketua DPRD OKI menyetujui tindakan yang salah.
Sesuai sumpah jabatan Ketua DPRD harus mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan lembaga bukan kepentingan kelompoknya saja Ketua DPRD OKI ikut walk out artinya ia hanya mementingkan kelompoknya saja.
Akhirnya, paripurna penetapan susunan AKD dan pemilihan pimpinan AKD tanpa Fraksi PKB dan PDIP.
Ketua DPRD OKI mangkir dari jadwal agenda yang sudah diputuskan ketua fraksi tanpa alasan yang jelas.
“Kami berharap PKB bijaksana dalam menyikapi hal ini dan Ketua DPRD diganti dengan kader PKB lainnya yang ada di DPRD OKI,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Farid Hadi Sasongko, belum bisa dimintai komentar.
“Nantinya, saya lagi ada acara,” ujarnya ketika dihubungi via WhatsApp. (ata)
