Andi mengimbau, agar seluruh pihak dapat sama-sama menjaga suasana tetap kondusif. “Kalau muncul riak-riak itu biasa. Ayo berpesta tapi jangan sampai putus silaturahmi,” tegasnya.
Senada, Ketua Bawaslu Sumsel, Kurniawan memastikan peran pengawasan yang dimiliki Bawaslu akan dilakukan dengan ketat. Agar potensi pelanggaran yang bisa memicu konflik bisa diminimalisir.
“Kami berupaya maksimal agar pelaksanaan penyelenggaraan sesuai dengan prosedur, pasangan calon dan kampanye tidak melanggar aturan. Sehingga, tidak ada hak masyarakat yang dilanggar. Kalau prosesnya bagus saya kira akan hasilnya baik,” ucapnya.
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhumas, Erland Evriansyah mengatakan, KPU sudah berupaya maksimal dalam memfasilitasi peserta pemilu. Namun, sebaik mungkin pekerjaan jika ada pihak yang mengganggu, tentu tidak akan mungkin berjalan sempurna.
“Sebaik apapun sistem digital yang kami bangun, namun sepanjang peran manusianya tidak baik, maka kesalahan sistem tetap ada,” terangnya.
Hanya saja, KPU Sumsel tetap bekerja sesuai dengan fungsinya untuk memperlancar proses pelaksanaan pesta demokrasi.
“Banyak hal yang sudah kita lakukan untuk membangun kepercayaan publik. Seperti membangun aplikasi cek DPT Online yang bisa dipantau untuk memastikan seluruh warga mendapatkan hak pilihnya. Lalu ada juga beberapa aplikasi yang terus kami kembangkan. Harapannya, ini bisa menciptakan Pemilu yang berkualitas,” ucapnya.
Baca juga: Dikeroyok OTD, Yongki Ketua LSM Bidik Sumsel Meninggal
Kepala Badan Kesbangpol Sumsel, Alfajri Zabidi mengatakan, Pemprov Sumsel telah memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak di Sumsel dengan menyalurkan dana pelaksanaan.
Provinsi Sumsel menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada.
Hanya saja, masih ada tiga wilayah yang bermasalah karena kekurangan dana seperti Ogan Ilir, OKU Selatan dan Empat Lawang.
“Namun, hal itu sudah diatasi melalui skema pos sharing antara KPU Provinsi ke Kabupaten/kota. Ada dana yang ‘nganggur’ atau tidak terpakai di KPU Provinsi yang bisa disalurkan ke KPU daerah,” ucapnya.
Lalu terkait keamanan, pihaknya telah melakukan kerja sama lintas lembaga intelijen dalam menjaga stabilitas dan keamanan selama Pilkada.
Lembaga-lembaga seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis (BAIS), Sat Intelkam, Korem, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bankesbangpol) di 17 kabupaten/kota terus melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan.
