Oleh: Ade Indra Chaniago – Indra Darmawan K
Palembang, KRSUMSEL.COM – Menawarkan janji kampanye berupa program kerja yang akan mereka laksanakan jika terpilih. Janji ini merupakan salah satu strategi untuk menarik simpati dan dukungan publik. Program-program tersebut dapat mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
Namun, faktanya setelah jabatan itu tercapai, baik itu di level eksekutif, legislatif, maupun yudikatif karena berbagai sebab, tak sedikit pemimpin pemerintahan yang ingkar akan janjinya. Padahal, janji adalah hutang yang harus ditepati.
“Bagaimana tentang pemimpin ingkar janji?”
“Haram. Adapun dasar dari keharaman mengingkari janji bagi pemimpin yang mampu melaksanakannya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin, tentang pentingnya menepati janji. Menurut Imam Ghazali, seseorang yang berjanji harus memiliki niat untuk memenuhi janjinya. Jika seseorang berjanji dengan bertekad untuk mengingkari janjinya, maka ia termasuk orang munafik.”
“Jujur saya sangat prihatin ketika menonton video kampanye salah seorang calon gubernur Sumsel yang sempat mampir diruang medsos saya, bagaimana tidak karena yang disampaikan menurut saya hanya sebatas omon-omon yang tidak jelas dan jauh dari pendidikan politik bagi pemilih.”
“Sebagai salah seorang dosen ilmu Politik, saya sangat berharap pada para calon gubernur yang akan ikut berkontestasi pada gelaran pilkada serentak yang akan datang juga melakukan pendidikan politik dengan menyampaikan kepada masyarakat dan pemilih alasan apa sehingga mereka semua layak untuk dipilih.”
“Seberapa penting menurut Anda kampanye pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat?”
David Eastondalam “The Political System”, menjelaskan bagaimana hubungan dengan pemimpin masyarakat harus terjalin secara harmonis. Bagaimana setiap masukan – masukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan harus ditanggapi secara bijak. Sehingga, menghasilkan suatu evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan yang telah diberikan tersebut.”
“Dengan kampanye masyarakat akan dapat menilai kemampuan salah satu calon sehingga akan tepat dalam pilihannya nanti tanpa melupakan penelusuran rekam jejaknya. Pendidikan politik bagi masyarakat sangat mendesak agar pesta demokrasi dapat berjalan sesuai aturan dan tidak menyesal untuk lima tahun ke depan, karena janji politik yang disampaikan pada saat kampanye atau waktu lainnya baik secara pribadi dan kelompok tidak dapat digugat bila tidak terpenuhi nantinya alias wanprestasi.”
