KAYUAGUNG, KRsumsel.com – Usai berikan pandangan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati OKI Tahun Anggaran 2023, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) juga memberikan rekomendasi berbagai catatan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang.
Perwakilan Pansus I DPRD , Nopri Haryanto dari PDIP memberikan rekomendasi kepada LKPJ 2023 dan mengapresiasi kinerja para OPD yang menjadi mitra Pansus 1 , tapi tetap dengan beberapa catatan.
Diantaranya untuk Dinas Satpol PP OKI dan Pemadaman Kebakaran OKI dapat lebih mengoptimalkan kegiatan pada satpol PP, kapasitas SDM badan instansi lebih ditingkatkan sehingga bisa menunjang kinerja yang dilakukan.
Kemudian Disdukcapil OKI bisa merealisasikan dan meminta prioritaskan perekaman bagi pemilih pemula untuk kegiatan yang belum terserap.
Kami minta ini untuk dapat segera dilakukan,”terangnya Senin 6 Mei 2024 disela-sela Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 tentang penyampaian rekomendasi oleh Pansus pengambilan keputusan dan pendapat akhir Bupati.
Kemudian Perwakilan Pansus II yang disampaikan Sugeng dari Partai Golkar, mengapresiasi kinerja para OPD mitranya dan tetap memberikan rekomendasi dan beberapa catatan Seperti untuk Dinas Koperasi dan UMKM OKI untuk menambah anggaran kegiatan pengawasan koperasi dan memfasilitasi UKM untuk membuat legalitas UKM.
“Kami minta ini dapat dilaksanakan,”imbuhnya.
Kemudian masih terjadi pelayanan perizinan online tidak terjangkau untuk darah perairan rekomendasi minta adanya pelayanan disana agar semua pelayanan bisa dijangkau.
Lalu Perwakilan Pansus III, dari Partai Hanura, Depit Alifia, juga mengapresiasi kinerja para OPD mitranya tapi dengan catatan meminta PUPR menindak tegas para kontraktor nakal.
Kemudian catatan dan rekomendasi agar Dinas Perhubungan OKI agar Dermaga sungai Lumpur dapat segera terhubung dengan Dermaga Bangka Belitung.
” Kami meminta evaluasi kinerja seluruh OPD dan meningkatkan kinerja. Khusus untuk rapat mitra dihadiri langsung oleh kepala OPD tanpa diwakili langsung,”tegasnya.
Perwakilan Pansus IV , dari Partai Gerindra Tri Susanto mengungkapkan, OPD yang menjadi mitranya hendaknya menyesuaikan materi saat pembahasan rapat bersama pansus, sesuai dengan agenda rapat.
Kemudian materi yang disajikan OPD dari materi rapat yang dibawa harus ditandatangani oleh kepala OPD
LKPJ.” Output nya dari hasil rapat ini bisa menjadi rekomendasi untuk pembahasan selanjutnya,”bebernya.
Selanjutnya khusus RSUD Kayuagung agar lebih meningkatkan kreativitas yang baru demi meningkatkan pelayanan kesehatan di OKI.
