Krsumsel.com – Puluhan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) yang bertugas di sejumlah kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh hingga Selasa dilaporkan mogok kerja untuk tidak bertugas mengamankan jalannya rapat rekapitulasi suara (pleno) di tingkat kecamatan, setelah uang honor yang mereka terima sebesar Rp800 ribu perorang diduga tidak sesuai dengan beban kerja.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Saiful Bahri membenarkan adanya aksi mogok kerja dari sejumlah petugas Satgas Linmas di sejumlah kecamatan di daerah tersebut. “Masalah ini sedang kami tangani,”kata Saiful Bahri.
Ia mengakui, uang honor yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada 50 orang Satgas Linmas tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Aceh sebesar Rp800 ribu per orang mengacu pada ketentuan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 lalu.
Saiful Bahri mengakui sejauh ini pleno hasil Pemilu 2024 di tingkat kecamatan masih dalam situasi aman dan kondusif, meski sejumlah Satgas Linmas tidak lagi mau melaksanakan tugasnya.
Baca juga: Pertamina Setor PBBKB Senilai Rp400 Miliar ke Pemprov Jambi
Sementara itu, Plt Idris Camat Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh Idris juga membenarkan di wilayah tugasnya terdapat tujuh dari sepuluh orang Satgas Linmas yang tidak mau melaksanakan tugas mulai hari ini.
“Mereka (Satgas Linmas) tidak mau masuk kerja karena belum jelas kompensasi tambahan uang untuk melaksanakan tugasnya di kecamatan terkait pengamanan pleno di tingkat PPK,”kata Idris.
Ia mengakui, sepanjang Selasa kemarin hanya tiga orang Satgas Linmas yang melaksanakan tugas seperti biasa untuk mengamankan jalannya rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kecamatan, yang sampai saat ini masih terus berlangsung.
Idris mengakui terhadap persoalan honorarium yang dituntut sejumlah Satgas Linmas, sejauh ini sudah dilaporkan ke Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Aceh guna mendapatkan solusi.(net)
