KRSUMSEL.COM, Muratara – Usai dilaporkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Suara Rakyat Reformasi (SRR) Sumsel terkait dugaan penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas dan publikasi di Sekwan DPRD Kabupaten Muratara, Bendahara Sekwan DPRD Muratara langsung diganti, Selasa (20/2).
Diketahui Bendahara Sekwan diganti setelah adanya laporan terkait penyelewengan anggaran di sekwan Muratara di tahun 2023 lalu, dari saudara Azwan digantikan ke saudari Juwita.
Saat dikonfirmasi kepada Juwita selaku Bendahara Sekwan yang baru terkait hal tersebut, dirinya tidak tahu apapun karena dirinya baru menjabat kurang lebih dua bulan .
“Saya tidak tahu hal itu, apalagi terkait laporan LSM mengenai anggaran tahun 2023, karena saya baru ditunjuk menjadi Bendahara Sekwan baru di tahun 2024 ini dan baru dinas di Sekwan sekitar dua bulan menggantikan saudara Azwan,” ucap Juwita.
Menurut salah satu aktivis Muratara Redi Yankosasi atau yang lebih dikenal Mat peci, dirinya menduga jika di tubuh Sekwan DPRD Muratara banyak masalah, itu sebabnya posisi Bendahara langsung diganti.
“Saya rasa di tubuh Sekwan terlalu banyak masalah, mengapa? Dalam waktu singkat kok bisa laporan masuk, Bendahara langsung diganti, ada apa sebenarnya ditubuh Sekwan Muratara,” ujar Redi.
Kemudian Redi juga mengatakan, jika hal itu terus-menerus dibiarkan, bukan tidak mungkin kalau di Sekwan Muratara bisa saja jadi ajang tempat praktik para pejabat untuk korupsi.
“Hal itu bisa saja terjadi jika kita semua diam dan tidak ada kontrol sosial terhadap anggaran pemerintah, jangan sampai di Sekwan Muratara ini jadi ajang tempatnya para pejabat melakukan praktik korupsi,” jelas Redi
Lebih lanjut, Redi mengatakan, untuk hal itu dirinya bersama tim siap mengawal sebagai kontrol sosial publik, jikapun tidak ada tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangani hal tersebut, dirinya siap turunkan masa untuk membahas hal ini.
“Saya siap turunkan massa jika APH tidak bisa mengungkap hal ini, sebab Indonesia ini negara hukum. Segalanya sudah diatur dalam undang-undang apalagi terkait penggunaan anggaran, bagi para pejabat jangan main main dengan anggaran pemerintah apalagi sampai melawan hukum,” pungkasnya.
