IHK Identifikasi Inflasi Sumsel Melandai Sesuai Sasaran Inflasi Nasional

KRSUMSEL.COM, Palembang – Indeks Harga Konsumen Gabungan 2 Kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Desember 2023 melandai dan sesuai dengan sasaran inflasi nasional.

Hal itu disampaikan Ricky P. Gozali selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel.

Ia juga mengatakan, berdasarkan rilis inflasi Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen (IHK) Gabungan 2 Kota di Provinsi Sumsel pada bulan Desember 2023 mengalami inflasi sebesar 0,15% (mtm), lebih rendah dari bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,54% (mtm).

Dikatakannya, dengan perkembangan tersebut secara tahunan, realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Sumsel sebesar 3,17% (yoy) lebih rendah dari bulan sebelumnya, sejalan dengan inflasi nasional yang menurun dan tercatat sebesar 2,61% (yoy).

Realisasi inflasi gabungan 2 Kota IHK di Provinsi Sumatera Selatan pada Desember 2023 berada dalam sasaran inflasi Nasional, yaitu 3±1%. 5 (lima) komoditas utama penyumbang inflasi pada bulan ini adalah bawang merah, angkutan udara, tomat, gula pasir, dam emas perhiasan dengan andil masing-masing sebesar 0,046% (mtm), 0,044% (mtm), 0,038% (mtm), 0,034% (mtm) dan 0,024% (mtm).

“Inflasi pada bawang merah dan tomat disebabkan oleh dampak fenomena El Nino yang mengakibatkan penurunan produksi,” kata Ricky P. Gozali, Rabu (3/1).

Menurutnya, tekanan inflasi pada angkutan udara disebabkan oleh periode high season HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, kenaikan harga gula pasir disebabkan oleh harga global yang tinggi sementara permintaan domestik juga terus meningkat di tengah HBKN Natal dan Tahun Baru.

 

Adapun kenaikan harga emas sejalan dengan kenaikan harga emas global. Inflasi Sumsel yang terkendali di tahun 2023 tidak terlepas dari koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumsel melalui strategi 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

“Pada Desember, ketersediaan pasokan dilakukan antara lain melalui pelaksanaan sidak dan monitoring pasar serta panen raya komoditas cabai di daerah sentra,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk memastikan keterjangkauan harga dilaksanakan pasar murah secara intensif di 17 kab/kota di Sumsel jelang HBKN Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Pengendalian inflasi Sumsel juga dilakukan dengan memastikan kelancaran distribusi komoditas melalui optimalisasi pemanfaatan BTT untuk keperluan subsidi ongkos angkut.

Selain itu, dilakukan pula komunikasi yang efektif melalui publikasi kegiatan pengendalian inflasi, imbauan belanja bijak kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, maupun media elektronik, komunikasi kepada masyarakat untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi dan High Level Meeting TPID.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, optimisme masyarakat pada Desember 2023 tetap terjaga.

Hal itu terkonfirmasi dari Indeks Keyakinan Konsumen yang lebih besar dari 100, yaitu sebesar 141,94, meskipun tidak setinggi pada November 2023 sebesar 143,17.

Terjaganya optimisme masyarakat pada Desember 2023 didukung keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang.

Sejalan dengan itu, sebagai langkah lanjutan untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan, ​Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Desember 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,00%.

“Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024,” ucapnya.

Lanjutnya, ke depan Bank Indonesia terus mencermati sejumlah risiko tekanan inflasi, terutama yang bersumber dari harga pangan.

“Untuk itu, Bank Indonesia tetap memperkuat bauran kebijakan moneter dan mempererat sinergi dengan Pemerintah dalam TPIP dan TPID melalui penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.” pungkasnya.