Banyuasin, KRSUMSEL.COM – Diduga sarat kepentingan, aksi unjuk rasa terkait kapasitas dan kinerja AF di pemerintahan dan sekaligus adik dari PJ Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam menuai kritik dari sesama aktivis di Banyuasin.
Pasalnya, aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor DPRD Banyuasin dianggap sebagai konflik kepentingan dan seperti disengaja direkayasa.
Hal itu diungkapkan langsung Nachung Tajudin selaku aktivis Kabupaten Banyuasin, Kamis (2/11).
Menurutnya, sejumlah massa yang ikut dalam aksi tersebut dikabarkan tidak mengerti permasalahan dan tuntutan dalam aksi unjuk rasa itu sendiri.
“Karena sangat terlihat jelas peserta aksi seperti tidak mengetahui apa yang menjadi tuntutan dan memang bukan rahasia juga bahwa ada massa yang bisa dikatakan sebagai massa bayaran,” jelas Nachung.
Terkait hal tersebut, sebagai aktivis ia sangat menyayangkan unjuk rasa yang harusnya dijadikan sebagai momentum menyampaikan aspirasi, justru menjadi menimbulkan kegaduhan.
“Seharusnya, sebagai aktivis dalam berdemokrasi kiranya dapat mencerdaskan dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Bukan sebaliknya, kita tahu ada sesuatu di balik semua ini,” ungkapnya.
Ia juga berharap kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi setiap permasalahan. Ia juga mengingatkan, unjuk rasa bukanlah ajang pamer kegagahan.
Sementara itu, Hardaya salah seorang aktivis Sumsel sangat mengapresiasi gerakan kontrol sosial kawan-kawan hari ini.
“Dengan adanya kontrol sosial inilah pembenahan-pembenahan dapat terlaksana pemerintah yang baik (Good Government),” katanya.
Menurutnya, sebuah perubahan dibawa secara sengaja oleh outsider, sehingga terdapat suatu ide baru ataupun cara baru, dalam konteks ini tentu untuk kemaslahatan masyarakat di kabupaten Banyuasin.
“Kendati demikian, besar harapan agar sahabat-sahabat kontrol sosial dan masyarakat ke depan, dapat mendukung program kerja Pj Bupati Banyuasin Hani Syopiar Rustam, dalam melanjutkan dan menuntaskan program kerja dari Bupati Askolani terdahulu,” tutupnya.
