FPK Siap Bantu Pemerintah Jaga Keharmonisan Warga Ogan Ilir

oleh

Ogan Ilir, KRsumsel.com – Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Ogan Ilir merupakan kabupaten yang dikelilingi kabupaten besar lainnya di Sumsel, menjadikan Ogan Ilir tumbuh dengan keberagaman suku, ras, budaya dan agama.

Hal tersebut menjadi latarbelakang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) untuk mengambil peran membantu pemerintah dalam menjaga keharmonisan warga Ogan Ilir.

Hal itu dikatakan Sekda Ogan Ilir, H Muhsin Abdullah saat membuka rapat kerja FPK Kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir yang dihadir Pengurus FPK Kabupaten Ogan Ilir di Gedung PKK Kabupaten Ogan Ilir, Rabu (28/10).

Muhsin mengatakan, pemerintah merasa terbantu dengan adanya peran FPK yang berada di seluruh desa, kelurahan dan kecamatan.

Baca Juga : Menteri Sosial Berikan Kapal untuk Transportasi Anak Sekolah di Pulau

“Jalin silahturahmi dengan tokoh masyarakat dari berbagai golongan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir untuk menjalin kebersamaan dengan saling hormat dan menghargai pendapat untuk memperkokoh kesatuan dan oersatuan,” kata Muhsin.

Kepala Kesbang Pol Kabupaten Ogan Ilir, Irawan Bulhasan juga menyampaikan, guna menghadapi tahun politik 2024, maka sangat dibutuhkan pergerakan FPK di Kabupaten Ogan Ilir.

“Kita terus bergerak mengembangkan aktivitas FPK hingga kecamatan dan Insya Allah pada gilirannya terbentuk FPK Desa dan Kelurahan. Kita berharap berbagai informasi masyarakat dapat tertampung dan segera tersalurkan ke pemerintah dan pihak pihak berwenang,” ungkapnya.

Lanjutnya, kegiatan tersebut diikuti 60 orang peserta termasuk pengurus FPK kabupaten. “Adapun kegiatan sehari dibiayai oleh dana APBD melalui program Kesbang Pol,” tandas Irawan.

Sementara itu, Ketua FPK Kabupaten Ogan Ilir, HM Syarifuddin Basrie, S.I.Kom, mengatakan, peserta dari 16 kecamatan yang hadir dalam Raker FPK akan segera menyusun kabinet dengan struktur organisasi yang baku.

“Harapan kita FPK kecamatan dapat berperan aktif dalam membaurkan berbagai warga sekitar yang ada baik dikecamatan maupun di desa/kelurahan dalam kecamatan,”

Menurutnya, hal itu dapat membantu peran fungsi FPK sebagai perpanjangan tangan pemerintah berjalan secara maksimal.(rul)

Editor : Nandoenk Hari Wijaya Kasturi