Krsumsel.com – Pengamat politik Universitas Jember Dr Muhammad Iqbal menilai, dukungan Partai Demokrat ke Prabowo Subianto bisa mengacaukan skenario Presiden RI Joko Widodo.
“Pertama, problematik secara arah strategis Koalisi Indonesia Maju. Kedua, problematik secara prinsip etika Partai Demokrat,”katanya di Kabupaten Jember Jawa Timur, Selasa (26/9).
Ia mengatakan, bergabungnya Partai Demokrat dengan mencapreskan Prabowo bisa problematik bagi skenario Presiden Jokowi atas arah Koalisi Indonesia Maju, karena Jokowi terbaca ikut menentukan kemana arah koalisi itu.
“Koalisi besar yang dipimpin Gerindra itu diperkuat oleh partai politik kabinet Jokowi yaitu Golkar, PAN, PSI serta yang non-kabinet yakni Partai Garuda, Partai Gelora dan dua partai non-partisipan Pemilu 2024 yaitu Partai Berkarya dan Partai PRIMA,”tuturnya.
Menurutnya, semua partai dalam Koalisi Indonesia Maju dan Prabowo menyatakan tegak lurus untuk melanjutkan semua kebijakan dan program Jokowi.
Sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih menitipkan pesan kepada Prabowo untuk juga mengusung spirit perubahan, padahal, Prabowo kukuh menegaskan melanjutkan total program Jokowi.
Ia menilai, dukungan Jokowi terbaca lebih ke arah Prabowo daripada ke Ganjar Pranowo, meskipun Jokowi adalah petugas atau kader utama PDI Perjuangan.
Baca Juga
Jelang Kejuaraan Dunia FIA Karting, Qarrar Lakukan Persiapan Ini
“Sebaliknya, Partai Demokrat ketika masih berada dalam Koalisi Perubahan, baik SBY dan AHY sangat keras mengkritik kebijakan Jokowi. Bahkan PDIP juga kerap ingatkan Demokrat agar tidak ganggu Jokowi,”ucap pakar komunikasi politik Universitas Jember itu.
Jika dalam konteks kritik keras SBY kepada Jokowi selama ini maka bisa diartikan Partai Demokrat ambil posisi ingin ikut mengontrol jangan sampai keterlibatan Jokowi semakin dalam di tubuh Koalisi Indonesia Maju. Padahal, Prabowo dan ketua umum partai besar di koalisi itu sebelum Partai Demokrat bergabung, memang terkesan sangat tegak lurus pada arahan Jokowi.
Persoalan kedua, selama sembilan tahun Partai Demokrat nyaris total menjalankan fungsi oposisi terhadap pemerintahan Jokowi. Puncaknya ketika masih berada di Koalisi Perubahan bersama NasDem dan PKS, Demokrat gencar menguatkan basis kader dan simpul pemilihnya bahwa jiwa, prinsip etik dan strategi partai adalah gelora perubahan.
“Landasan etik itu bisa menjadi persoalan serius dan membingungkan di basis kader dan kantung suara pemilih Partai Demokrat, namun sebagian kader dan pemilih menghendaki Demokrat tetap kembali ke Koalisi Perubahan,”katanya.
