Menurutnya, penguatan KAD merupakan salah satu dari 5 (lima) arahan Presiden RI pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Jakarta, 31 Agustus lalu.
Dalam pemaparannya Rabu (20/09), Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ibu Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si menyampaikan bahwa KAD merupakan langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah daerah mengingat tidak semua daerah memiliki kapasitas yang memadai dalam menyelesaikan persoalan pembangunan secara komprehensif. “Sehingga kolaborasi dan kompetisi perlu dikelola untuk memaksimalkan manfaat pengelolaan wilayah”, jelas Erliani.
“Rakorpusda Peningkatan Kapasitas TPID Provinsi dan Kab./Kota Tahun 2023 ini dilaksanakan secara hybrid di Swiss-Belhotel Rasuna Epicentrum dan melalui Zoom Meeting. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti oleh anggota TPID Provinsi dan Kab/Kota dari seluruh Indonesia. Adapun tujuan dari diadakannya rakorpusda ini adalah mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan KAD, menyamakan persepsi dan peran KAD, serta menyamakan persepsi terkait pelaporan. Hadir sebagai narasumber Direktur Grup Sektoral dan Regional Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter Bank Indonesia, M. Abdul Majid Ikram, serta narasumber lainnya dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Pangan Nasional, dan Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Selain itu Prov. Sumsel juga mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pemaparan terkait success story KAD Prov. Sumsel dengan Prov. Jawa Timur, yang dalam hal ini dipaparkan oleh Kepala Biro Perekonomian Hengky.” tutupnya. (edi)
