“Luas wilayah Muba 14.266 kilometer tak pernah dilihat ketika menyebut Muba punya anggaran besar tapi kemiskinan tinggi. Momoknya, anggaran besar tapi angka kemiskinan tinggi. Faktanya, garis kemiskinan di Muba yang tinggi juga merembet pada angka kemiskinan tinggi,” beber dia.
Padahal,lanjut Sunaryo, Muba telah melakukan penurunan beban hidup hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
“Di tahun 2024 kami bertekad mengenolkan kemiskinan ekstrim. Kami butuh data by name by address (BNBA). Apapun data yang dipakai asal data tunggal yang sama. Asal satu data sehingga kami bisa intervensi. Kami ingin kemiskinan ekstrim lewat melalui berbagai program termasuk Bantu Umak. Tahun depan selain dianggarkan 72 miliar juga ditambah BPJS ketenagakerjaan. Harapan kami bisa menghapus kemiskinan ekstrim seperti yang digariskan Presiden Jokowi.
Sunaryo juga mempersilahkan BPS Pusat, Provinsi hingga Kabupaten untuk memantau program yang dilakukan Muba.
“Jadi kami menginformasikan semua kemiskinan, silahkan lihat signifikan tidak data kami ini dengan BPS. Terakhir kami ingin tepat sasaran. Tolong dibantu mekanisme penghitungan sehingga tepat sasaran. Saat ini tidak ada komplain dan sanggahan berati ini bagi yang masyarakat menganggap tepat sasaran dan yang menerima merasa layak menerima bantuan.”
Memperjelas dan menambah pengetahuan dalam mengingat angka kemiskinan.
Direktur Statistik Ketahanan Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia Dr. Nurma Midayanti, S.Si.,M.Enc.Sc. menyambut baik kedatangan dan koordinasi oleh tim Muba.
Bahkan dirinya mengatakan sudah menyiapkan bahan yang pas. Melalui paparan yang berjudul Tingkat Kemiskinan, Peluang Tantangan. Menurutnya kemiskinan ini memang jadi tantangan bagi seluruh wilayah Indonesia tidak saja di Muba.
Secara gamblang Nurma menjelaskan bagaimana menghitung angka kemiskinan. Turut mendampingi Nurma adalah Ketua Tim Kemiskinan, BPS, Rizal.
“Garis kemiskinan itu penjumlahan garis kemiskinan makanan dan non makanan. Data diambil dari Maret sampai September. AD 52 komoditi makanan untuk mencari hasil kebutuhan makanan serta ada 51 komoditi non makanan. Melalui imputasi dua komoditi didapat angka kemiskinan.
“Semisal, seorang kepala keluarga meskipun secara riil tidak menyewa tapi didata. Indikatornya kemiskinan nasional. Tapi yakinlah pendataan regsosek petugas kami banyak dan diverifikasi ulang. Sehingga keluaran datanya valid, melibatkan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dikonfirmasi sampai Kepala RT.
