Krsumsel.com – Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar sosialisasi ASEAN Intercultural and Interreligious Dialogue Conference (ASEAN IIDC) 2023. Event strategis ini akan menjadi salah satu terobosan penting Indonesia dalam menciptakan perdamaian, harmoni dan stabilitas kawasan ASEAN dan global, di mana agama mengambil peran yang penting dan signifikan.
Sosialisasi R20 menuju ASEAN IIDC 2023 untuk wilayah Indonesia Barat diselenggarakan di Hotel Santika Premiere Bandara Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Senin (10/07/2023). Adapun peserta kegiatan tersebut berasal dari berbagai ormas lintas agama yang berasal dari berbagai Provinsi di Indonesia bagian barat.
Dalam paparannya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya berbicara soal sejarah Indonesia yang dulu bernama Nusantara. Dulu Nusantara pernah memberikan sumbangsih mengagumkan lewat nilai toleransi dan harmoni yang ditawarkan oleh sejumlah kerajaan. Hal itu bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama.
“Kerajaan Sriwijaya bisa bertahan hingga 7 abad lamanya dan mempersatukan seluruh Nusantara dalam jaringan perdagangan dengan tetap menoleransi perbedaan politik,” kata Gus Yahya, Senin (10/07/2023).
Gus Yahya menyebut Kerajaan Sriwijaya tercatat pernah mempersatukan Nusantara di dalam satu jaringan perdagangan internasional dengan tetap mempertahankan format-format politik di pulau-pulau yang ada di Nusantara ini.
Kerajaan Sriwijaya, lanjut Gus Yahya, bersendi ajaran dan nilai filosofis Budha dan berada di Sumatera Selatan. Kerajaan ini bertahan selama kurang lebih tujuh abad, mulai abad ke-7 hingga 14 masehi.
Menurut Gus Yahya, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang mengandalkan kekuatan maritim yang hegemonik di Nusantara. Kedudukannya di tepian Sungai Musi, Palembang sangat strategis dan sangat menentukan.
Gus Yahya menambahkan, bangsa Indonesia lewat kerajaan Majapahit juga pernah mempunyai warisan yang demikian luhur yakni Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa. Bahwa dengan semboyan ini, Majapahit lebih menghargai perbedaan dan bukan sebagai negara agama.
“Dengan komitmen tersebut, dalam perkembangannya, Kerajaan Majapahit tidak pernah mempersoalkan identitas agama bagi seleksi kepemimpinan. Bahkan tidak sedikit kerajaan di bawahnya terutama di kawasan Jawa yang dipimpin kalangan muslim. Dan, hal tersebut tidak dipersoalkan oleh kerajaan Majapahit,” bebernya.
Lantaran adanya warisan luhur itu, Gus Yahya mengajak seluruh tokoh untuk kembali kepada nilai luhur agama yang ada. Dari mulai harmoni, merdeka, damai, hingga keadilan sosial sembari mengutip pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kesempatan itu, Gus Yahya berharap seluruh gagasan luhur yang ada di setiap agama terus digali dan ditawarkan bagi peradaban dunia.
“Semoga nilai-nilai itu akan memberikan kontribusi bagi peradaban mendatang,” pungkasnya.
Direktur Jenderal Bimas Islam H. Kamaruddin Amin mengatakan event kerja sama Kementerian Agama dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini dianggap strategis lantaran berkaitan dengan karakter bangsa dan negara Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kepercayaan.
“Bersamaan dengan itu, Indonesia kini menjadi ketua ASEAN 2023. Maka penting untuk menyelenggarakan forum Agama-agama dan Budaya untuk lingkup ASEAN. Namun untuk mencapai tujuan tersebut penting dilakukan persiapan yang matang pada internal Indonesia sebagai negara pelopor,” kata Kamaruddin.
Menurut Kamaruddin di Indonesia, diplomasi agama memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas, dialog dan perdamaian antar warga negara.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Kementerian Luar Negeri Muhsin Syihab, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Hj. Nyayu Fauziah, Ketua PW NU Sumsel H. Amirudin Nahrawi (Cak Amir), Kabid Urais H. Efriansyah, dan Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sumsel H. Win Hartan.(****)
