Krsumsel.com – Oleh : Siti Rosidah Sundari, S.H., M.Si.*
Nurcahyo Heru Prasetyo, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dalam Rapat ALCo (Asset and Liabilites Committee) Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 September 2022 mengungkap hasil Survei Konsumen Bulan Agustus 2022 di Sumatera Selatan. Survei itu mengindikasikan optimisme terhadap kondisi ekonomi meningkat, sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi.
Optimisme konsumen pada bulan Agustus 2022 yang terjaga ini ditopang oleh tetap kuatnya ekspektasi terhadap kondisi ekonomi. Terutama ekspektasi terhadap penghasilan dan kegiatan usaha saat ini. Konsumen Sumatera Selatan juga mempersepsikan kondisi ekonomi ke depan tetap baik. Hal ini tercermin dari peningkatan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK).
Bila dari Survei Konsumen menunjukkan hasil yang bagus, kabar baik juga ditampakkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) di Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil SKDU, kegiatan usaha di Sumatera Selatan pada triwulan II 2022 meningkat, meski diperkirakan sedikit melambat pada triwulan III 2022.
Kegiatan dunia usaha pada triwulan II 2022 yang meningkat ini terutama didorong oleh lapangan usaha industri pengolahan dan pertanian. Peningkatan kegiatan usaha diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2022. Keberlanjutan peningkatan ini terutama ditopang oleh kegiatan usaha industri pengolahan yang akan mengalami peningkatan ditengah kegiatan usaha Pertanian dan Pertambangan yang tetap kuat.
Forum ALCo (Asset and Liabillites Committee) Sumatera Selatan yang beranggota seluruh Kantor Wilayah Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan juga merilis kinerja dan fakta (KiTa) APBN periode Agustus 2022 pada 30/9/2022. Rilis ini mengungkap kinerja APBN Sumatera Selatan, dari sisi pendapatan, pengeluaran dan isu strategis sampai dengan 31 Agustus 2022.
Pendapatan negara di Sumatera Selatan per 31 Agustus 2022 terealisasi Rp12,78 triliun. Atau mencapai 77,37% dari target pendapatan yang ditetapkan. Pendapatan ini terdiri dari Penerimaan perpajakan sebesar Rp11,72 triliun, dan PNBP sebesar Rp1,61 triliun.
Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar Rp4,02 triliun atau tumbuh 45,84%. Kenaikan terbesar disumbang oleh Pajak Penghasilan yang naik sebesar Rp5,61 triliun (tumbuh 43,94%).
Sementara realisasi belanja negara sebesar Rp23,92 triliun. Atau 56,30% dari pagu yang ditetapkan. Terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp7,59 triliun dan belanja transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp16,32 triliun.
Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja pegawai Rp3,49 triliun, belanja barang Rp2,77 triliun, belanja modal Rp1,12 triliun, dan belanja sosial Rp1,32 triliun. Belanja ini turun sebesar Rp1,27 triliun dari tahun lalu. Penurunan ini akibat dari penyelesaian tagihan yang terkendala proses revisi di tingkat pusat secara nasional, ada kegiatan yang belum dikontrakan, serta pengajuan dokumen tagihan negara kepada PPK yang terlambat.
Sementara belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,69 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp8,61 triliun, dan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Rp587,54 miliar. Lalu Dana Insentif Daerah (DID) Rp69,07 miliar, DAK non Fisik Rp2,51 triliun, dan Dana Desa Rp1,85 triliun.
