DPP Gencar Indonesia Masifkan Kebun Kota Dukung Program Sumsel Mandiri Pangan Inisiasi Herman Deru 

oleh
IMG_20220605_202441_197

” Kita akan terus ajak warga untuk memanfaatkan lahan kosong di kota-kota. Baik dalam komplek perumahan maupun perkampungan agar tanah kita olah. Kalau ini berhasil Saya yakin kemandirian pangan akan terjaga dan keluargapun menjadi lebih produktif. Akan lebih baik jika program ini juga dilakukan di kab/kota di Sumsel,” jelasnya.

Saat ini menurutnya ada Bank Sumsel dan Bank Mandiri yang bisa diandalkan untuk membantu mewujudkan program tersebut. Baik berupa penyediaan benih dan juga media tanamnya.

” Kalau bibit itu bisa ke Dinas Ketahanan  Pangan, bukan hanya tanaman tapi juga ikan seperti nila, lele dan lainnya,” jelas Herman Deru.

Seiring berjalannya program ini, Herman Deru berharap nantinya dapat membantu meminimalisir stunting, gizi buruk dan ketergantungan pada daerah lain.

Sementara itu Ketua DPP Gencar Indonesia Charma Afriyanto mengatakan, ide meluncurkan program Kebun Kota untuk menguatkan ketahanan  ekonomi rakyat ini tak lepas dari inspirasi yang mereka dapat melalui Program SMP yang digagas Gubernur Herman Deru.

” Pak Gubernur pada satu kesempatan meminta kami untuk dapat membuat program yang  bermanfaat. Makanya kami bentuk BKB sebagai Ormas yang fokus menjalankan program mandiri pangan,” jelasnya.

Menurut Charma, Gerakan SMP adalah bentuk kepedulian Gubernur Herman Deru mempertahankan ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi warga di tengah pandemi. Oleh sebab itu gerakan ini patut didukung penuh.

” Ini PR kita semua bagaimana caranya agar warga punya ketahanan ekonomi yang semakin kuat,” jelasnya.

Saat ini jelas Charma, Kebun Kota yang ada di Palembang mencapai 100 titik dengan luas lahan sekitar 20 hektare.

Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Provinsi Sumsel yang juga Dewan Pembina BKB Kota Palembang, M. Yaser, Anggota DPRD Provinsi Sumsel sekaligus Dewan Penasihat BKB Kota Palembang, Drs. Sholehan Ismail, Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah Hukum dan HAM Kota Palembang, Drs. Alex Ferdinandus M.Si, dan sejumlah TGUPP Provinsi Sumsel, serta Kepala OPD di lingkungan Pemprov Sumsel.(****)