Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan Sumsel, Hary Purwaka menjelaskan opini WTP yang disematkan BPK segala sesuatunya telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta telah menjalankan standar keuangan negara. Meski demikian, ada beberapa catatan namun hal itu bukan bersifat material.
“Bagi daerah yang berhasil mendapat WTP berturut-turut tetap harus lakukan pembenahan agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik,” kata dia.
Untuk Kabupaten OKI, ia menekankan agar Pemkab OKI fokus menyelesaikan permasalahan aset, pendapatan daerah, belanja-belanja volume dan terkait penganggaran. Tidak hanya OKI menurutnya juga bagi daerah-daerah lainnya di Sumsel
“Sehingga tahun depan LKPD yang disampaikan oleh pemerintah daerah lebih berkualitas,” katanya.
Sebagai catatan, Pemkab OKI telah berhasil meraih opini WTP dari BPK RI selama sebelas tahun berturut-turut, yakni laporan keuangan tahun anggaran 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021.(Lilis)
