“Jadi tidak ada anggaran menggelar OP bukan alasan tepat mengatasi persoalan ini. Itukan tugas dan bidang mereka (Disdag) melakukan pengawasan maupun pengendalian. Disdag tidak mesti menunggu pemerintah pusat mengatasi kelangkaan migor,” terangnya.
Dia melanjutkan pada kondisi tidak normal seperti inilah (terjadi kelangkaan migor) pemerintah harus hadir membantu masyarakat.
Pemerintah yang kredibel dan cerdas itu, kata dia, berorientasi pada public service dan tidak sekadar berpangku tangan dengan pemerintah pusat.
“Ya, ada banyak cara jika ingin membantu masyarakat. Perlu diingat, pemerintah itu punya otoritas dan pemerintah adalah penyelenggara pelayanan publik,” jelas Togar seraya menambahkan inspeksi mendadak (sidak) sangat penting untuk mengetahui kondisi alur distribusi migor.
Setali tiga uang, Ketua Corporation Anti Corruption Agency (CACA) Sumsel Reza Fahlevi juga mempertanyakan ability dan kredibilitas Kepala Disdag OKI dalam menyikapi kelangkaan migor ini.
“Pejabat itu harus memberikan solusi, bukan justru membuat gaduh ditengah masyarakat yang saat ini sulit mendapatkan migor. Kalau tidak sanggup mengemban tugas, masih banyak ASN kompeten dan enerjik yang cakap mengemban sebagai Kepala Disdag,” geramnya.
