Selanjutnya, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana MM, menyampaikan bahwa perkembangan kondisi perekonomian global maupun domestik masih belum merata dan penuh dengan ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Meskipun demikian, perekonomian Indonesia sudah menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan membaiknya beberapa indikator ekonomi seperti partumbuhan ekonomi yang pada kuartal III 2021 tumbuh positif sebesar 3,51% (yoy), Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) terus menguat ke level >100 yaitu di Oktober sebesar 113,4 dan Indeks Manufaktur (PMI) kembali ekspansif ke level 57,2. Tren kinerja positif perekonomian Indonesia diproyeksikan akan terus semakin kuat di tahun 2022.
Sejalan dengan ekonomi nasional, perekonomian Sumsel juga diproyeksikan akan terus membaik di tahun 2022. Dikuartal III 2021, ekonomi Sumsel mampu tumbuh positif sebesar 3,93% (yoy). Selain itu, aktivitas perekonomian di Sumsel mengalami peningkatan sampai dengan akhir November 2021, hal ini terlihat dari tingkat inflasi bulan November 2021 yang berada di level 1,98% (yoy), lebih baik dari periode yang sama pada tahun 2020.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 mencapai 4,98%, turun 0,52% dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2020.Lebih lanjut, Kepala Kantor Wilayah DJPb Prov. Sumsel menjelaskan, APBN 2022 dirancang untuk tetap mengantisipasi Pendemi Covid-19 yang belum berakhir. APBN 2022 masih akan bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical dengan tetap memperhatikan
risiko dan menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang. Untuk mendukung dan memperkuat pemulihan ekonomi, berbagai langkah Reformasi Struktural dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan, deregulasi, debirokratisasi, dan dukungan sektoral yang mendorong infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
Belanja K/L tahun 2022 ditujukan untuk melanjutkan pemulihan sosial ekonomi serta mendukung reformasi kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Di Tahun Anggaran 2022, Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi DIPA Satker K/L sebesar Rp13,2 triliun yang ditujukan untuk 41 Bagian Anggaran yang terdiri dari 521 Satuan Kerja.
TKDD 2022 diarahkan untuk peningkatan harmonisasi belanja K/L dan TKDD, kualitas SDM Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik daerah. Provinsi Sumsel mendapatkan alokasi
