Dia tidak menampik bahwa dari capaian pembangunan kurun waktu lima tahun, hanya 3 (tiga) kabupaten/kota yang menjalankan program Ramah Anak yaitu kabupaten Manokwari, Raja Ampat, dan Kota Sorong.
“Papua Barat sangat terlambat dalam pemenuhan hak anak, karena itu kita harus mengejar ketertinggalan dengan bersinergi bersama unsur lembaga masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya.
Selanjutnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) provinsi Papua Barat Elsiana Sesa mengatakan bahwa sosialisasi sekolah dan puskesmas ramah anak kali ini kepada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha perwakilan 13 kabupaten dan kota.
Dia berharap peserta sosialisasi memiliki bekal tentang sekolah dan puskesmas ramah anak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab di daerah masing-masing.
“Kegiatan ini sangat penting bagi pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa, serta menunjukkan komitmen provinsi Papua Barat dalam melaksanakan pembangunan yang responsif anak,” ujar Elsiana Sesa.(Anjas)
