Antisipasi dan mitigasi sedini mungkin harus disiapkan agar tidak mengganggu kesinambungan program yang telah disusun, termasuk pemulihan ekonomi nasional.
Karena itu, untuk mengantisipasi ketidakpastian tahun 2022, maka pemerintah merancang APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel. Selalu berinovasi dan siap menghadapi berbagai perubahan dengan menjaga tata kelola keuangan yang baik.
Jokowi menjelaskan APBN 2022 akan fokus pada 6 kebijakan utama, pertama melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan prioritas sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.
“Kelima penguatan desentralisasi fiskal, termasuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien,” tegas Jokowi.
Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2022 sebesar Rp945,8 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk pemulihan ekonomi dan sosial.
