Ikan Senangin (Eleutherorema tetradactylum, Polynemus spp. Polydactylus spp.) Rp15.000,00 perkg, Ikan Lemadang (Coryphaena hippurus) Rp17.000,00 perkg, Ikan Pilok/Kantong (Semar Mene maculata) Rp11.800,00 perkg, Ikan Teri Nasi (Encrasicholina spp.) Rp11.750,00 perkg, Ikan Peperek (Pepetek Leiognathus spp.) Rp3.000,00 perkg, Ikan Bawal Hitam (Parastromateus niger) Rp22.000,00 perkg, Ikan Sebelah (Psettodes erumei) Rp15.000,00 perkg, dan Ikan Lainnya 7.600,00 perkg, Ikan Lainnya hasil tangkapan dari jaring hela ikan berkantong diperairan dalam 50.000,00 perkg, Ikan
Berbagai opsi optimalisasi dan perbaikan tata kelola PNBP tersebut, termasuk HPI – PHP di atas berimplikasi pada kesejahteraan nelayan. Mestinya, Itu yang lebih utama. Tetapi, siapa yang bisa menjamin, bahwa peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) akan dikembalikan untuk kesejahteraan nelayan. Tentu, tak ada yang bisa jamin. Selama ini, terdapat kesalahan cara mensejahterakan nelayan melalui asuransi kesehatan dan jiwa, serta jaminan hari tua. Padahal, itu kewajiban negara memberi perlindungan dan kesejahteraan.
Dari temuan diatas, yang dapat diperbaiki dalam banyak hal, yakni: pertama, perlunya penguatan kelembagaan pada koperasi dan industri perikanan, sehingga kebijakan yang dikeluarkan KKP tidak terkesan mendahului kepentingan asing dan aseng.
Kedua, aspek kebijakan yang harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan, terutama armada kapal nelayan sehingga kebijakan yang terkait dengan PNBP PHP berupa regulasi tentang produktivitas kapal penangkap ikan, regulasi tentang tata cara pemungutan PNBP PHP, dan regulasi tentang penetapan harga patokan ikan (HPI) tidak bertentangan dengan realitas masyarakat pesisir.
Ketiga, perlunya perpendek mekanisme perizinan bagi kapal – kapal negara, baik secara online maupun offline. Karena mekanisme perizinan yang terhambat, maka berakibat pada lambatnya produktivitas kapal nelayan. Keempat, mencegah terjadinya blass of data (perbaikan pendataan data base) karena hampir seluruh TPI terkadang data itu tidak sesuai realitas hitungan hasil perikanan pada saat pendaratan ikan. Sehingga indikator penentuan MSY pun mengalami masalah.
Kelima, penting kedepan agar dihentikan cara – cara culas menghitung dan mengukur Gross Ton Kapal nelayan, hanya cukup panjang kali lebar. Dilapangan banyak terjadi mafia pengukuran kapal perikanan, yang memainkan peran ganda. Selain mengurus dan juga memeras nelayan. Jadi, tidak boleh lagi menghitung hasil penangkapan ikan melalui cara – cara yang kurang baik.
