Menurut Khoirizi, pemerintah Arab Saudi sendiri sangat berkepentingan dengan jamaah umrah dan haji dari Indonesia. Sebab Indonesia merupakan negara muslim terbesar, negara pengirim jamaah terbanyak. Arab Saudi bukan membatasi tapi mengedepankan keselamatan dan kesehatan. Pemerintah Arab Saudi tidak ingin jamaah umrah menjadi klaster baru penyebaran covid-19.
“Pemerintah Arab Saudi berharap warga Indonesia bisa berangkat umrah dengan protokol seminim-minimnya. Bagaimana cara kita melonggarkan itu, kita selesaikan masalah covid dan vaksin. Insya Allah pemerintah Arab Saudi akan memberlakukan regulasi teknis khusus untuk warga Indonesia. Ini menjawab hoax bahwa Indonesia diplomasinya jelek, Indonesia tidak bisa lobi, Indonesia tidak melakukan komunikasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Arab Saudi memberikan satu regulasi teknis penyelenggaraan umroh,” harap Khoirizi.
Sementara itu, Kakanwil Kemenag Sumsel Dr. Drs. H. Mukhlisuddin SH, MA menjelaskan, Kemenag Sumsel sendiri telah dan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji sesuai KMA 660 Tahun 2021. Juga mengenai regulasi-regulasi pemberangkatan umrah.
“Mulai dari wilayah perkotaan hingga ke desa-desa sudah kita sosialisasikan. Kita optimalkan keberadaan penyuluh agama Islam. Insya Allah masyarakat Sumsel sudah memahami bahwa tidak adanya pemberangkatan haji tahun ini bukan keinginan kita. Namun semata-mata karena pertimbangan kondisi pandemi,” jelas Mukhlisuddin. (****)
