Menyinggung apakah kebijakan mewajibkan itu termasuk melanggar hak anak karena bisa menimbulkan kesan diskriminasi, Fatwir mengatakan, kebijakan itu akan dijalani dulu, sembari mencari solusi ketika muncul masalah lain.
“Yang kita pikir dan prioritaskan saat ini adalah kesehatan anak-anak, sehingga mereka bisa tetap bisa ikut pembelajaran tatap muka,” ujarnya.(Anjas)
