Hal tersebut, lanjutnya, akan menjadi pemikiran Komisi IV DPR. Dua aplikasi yang sudah dapat dioperasikan BROL antara lain untuk mendeteksi praktik illegal unreported and unregulated (IUU) fishing dan tumpahan minyak di wilayah perairan Indonesia.
Ia mengungkapkan cukup kaget adanya pemotongan dan pemotongan ketika rapat kerja membahas anggaran 2022 dengan KKP.
Untuk itu, ia bersama Menteri KKP dan Sekjen KKP berkomitmen untuk segera membelanjakan anggaran pada Januari agar ketika anggaran habis bisa langsung menyampaikan ABT (anggaran biaya tambahan) .
Sudin menyampaikan dengan teknologi yang dimiliki mudah-mudahan kita dapat mendeteksi pencurian ikan ilegal di perairan Indonesia.
Menurut dia, ini menjadi tantangan seluruh Anggota Komisi IV DPR bahwa perairan negara Indonesia yang demikian luas perlu pengawasan ekstra dan butuh anggaran yang cukup.
