Jakarta, KRSUMSEL.com – Artis sekaligus anggota DPRD, Tina Toon turut bersuara soal sanksi pidana terhadap orang-orang maupun UMKM yang melanggar PPKM. Lantas apa alasan Tina Toon ikut menolak sanksi pidana unuk pelanggar PPKM?
Tina Toon menganggap saat ini banyak masyarakat termasuk UMKM yang sudah merugi dan terimbas COVID-19. Terlebih lagi dengan adanya cara penindakan yang dirasa Tina Toon kurang manusiawi.
“Saya menolak adanya hukum pidana bagi masyarakat maupun UMKM yang melanggar karena pendekatannya harusnya lebih humanis dan mendidik. Karena sekarang ini kita bukan hanya perang kesehatan, tapi juga banyak yang mengeluhkan tidak ada penghasilan dan kelaparan,” kata Tina Toon dalam pesan singkat, Kamis (22/7/2021).
Meski demikian, Tina Toon tetap setuju pelanggar PPKM harus ditindak tegas. Hal itu, untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang melanggar.
Untuk menentukan jenis sanksi, Tina Toon meminta 3 pilar, yaitu TNI, Polri, dan Pemda untuk lebih mengutamakan hukum sosial.
“Untuk pelanggar memang harus ditindak tegas, misal nggak pakai masker. Tapi Perda sekarang cukup nggak usah direvisi, kan ada denda atau kerja sosial, kalaupun sampai biar jera, misal kerja sosialnya aja ditambah,” kata anggota DPRD dari fraksi PDIP itu.
Tina Toon juga berpendapat bahwa penindakan untuk pelanggar PPKM tak boleh tebang pilih. Tina menyoroti kantor-kantor termasuk pemerintah yang diduga masih menjadi penyumbang cluster penyebaran COVID-19.
“Untuk penindaklanjutan nggak boleh tebang pilih. Harus dicek juga kantor yang jadi penyumbang cluster COVID. Mohon maaf nih di kantor-kantor instansi pejabat dicek nggak? Masih banyak yang melanggar prokes,” imbuhnya.
“Masih ngumpul, foto-foto tanpa masker. Makan, merokok, nongkrong bareng. Itu kan sama saja jadi cluster COVID,” pungkas Tina Toon.(*)
