PALEMBANG,KRSumsel.com – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangungan (BPKP) berkomitmen mengubah akuntabilitas keuangan bidang pertanian di Provinsi Sumatera Selatan.
Sebab Bumi Sriwijaya memprioritaskan wilayah pertaniannya menjadi Lumbung Pangan Nasional dan menargetkan menjadi sentra beras nasional sekaligus menjadi percontohan pengelolaan pertanian di Tanah Air.
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanullang menyebut, untuk mewujudkan lumbung pangan nasional di Sumatera Selatan diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengawasi program prioritas pusat ataupun daerah. Hal tersebut , guna mengantisipasi terjadinya penyimpangan.
“Ya sinergi dan kolaborasi pengawasan sangat penting untuk dilakukan guna memastikan kemanfaatan program yang telah didesain dapat optimal dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat,” katanya.
Dikatakan, pentingnya keselarasan antara program pemerintah pusat dengan daerah khusus dalam program prioritas nasional termasuk didalamnya program lumbung nasional yang juga melibatkan beberapa provinsi di Indonesia.
Menurutnya, dengan program yang semakin selaras antara pemerintah pusat, provinsi sampai dengan kabupaten/kota maka gerak pembangunan dapat terintegrasi. Dan untuk mewujudkannya pemerintah daerah harus benar-benar menyusun perencanaan yang sesuai dengan program pembangunan nasional.
“BPKP telah merancang pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah sebagai sarana membantu pemda guna memastikan efektivitas, efisiensi rancangan program kegiatan sampai dengan sub kegiatan. Dan tentunya pengawasan inimelibatkan APIP (aparat pengawas intem pemerintah),” ungkapnya
Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi dan menyambut dengan baik Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan yang dilakukan BPKP.
Menurutnya, hal ini menjadi langkah awal untuk mengawal tata kelola keuangan di Wilayah Sumatera Selatan.
“Kuta mendapat dukungan, kolaborasi dan sinergi menjadi kunci suksesnya pengawasan internal yang efektif dan efisien,” katanya.
Dirinya berharap, dengan adanya dukungan dari BPKP dan berbagai pihak akan menjadi langkah awal untuk meningkatkan prestasi sektor pertanian di Sumatera Selatan karena pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan tanpa kerjasama banyak pihak.
“Sumatera Selatan maju untuk semua menuju Indonesia maju dengan kolaborasi dan sinergitas bersama,” tutupnya.
Ditempat yang sama, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang diwakili oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia, Brigjen Pol Yudhiawan dalam sambutannya juga menegaskan dengan terselenggaranya RAKORWASINKEUBANG iyah berharap dapat menekan celah-celah
tindak pidana korupsi yang ada di sektor pertanian di Sumatera Selatan, sehingga semua anggaran dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
“Kami mendorong untuk melakukan pencegahan dengan mengedepankan perbaikan sistem pertanian mulai dari perencanaan, pengadaan barang jasa dan manajemen ASN”pungkasnya.(kiki)
