Mataram, KRsumsel.com – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengingatkan pelaksana proyek pelebaran Jalan Catur Warga, Jalan Pendidikan hingga Jalan R Suprapto Ampenan, untuk segera mengganti puluhan pohon pelindung yang ditebang untuk kepentingan pelebaran jalan tersebut.
“Kami menekankan pelaksana proyek segera menata kembali kawasan itu dengan menanam pohon pelindung lagi, agar asri kembali. Penanaman pohon kembali harus secara langsung menjadi satu kesatuan dengan program pelebaran jalan,” kata Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Kamis.
Pelebaran jalan di Jalan Catur Warga, Jalan Pendidikan hingga Jalan R Suprapto Ampenan dikonsep memiliki badan jalan 9 meter, bahu dan saluran pada bagian kiri dan kanan masing-masing tiga meter sehingga totalnya menjadi 15 meter. Sementara, lebar jalan termasuk bahu dan saluran yang ada saat ini berkisar 10-11 meter.
Wali kota mengakui, untuk aktivitas penebangan pohon pelindung secara masif di sepanjang jalan yang terdampak pelebaran tersebut tidak pernah dikomunikasikan dengan dirinya.
Tapi ternyata program ini sudah dirancang sebelumnya dan telah menjadi pembicaraan antara Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram Effendi Eko Saswito dengan Wali Kota Mataram sebelumnya H Ahyar Abduh.
“Ketika saya mulai menjabat, progam itu sudah harus diekesekusi sebab anggarannya sudah ada. Pelebaran jalan ini menjadi komitmen pemerintah pusat dan provinsi, jadi sekarang kita jalani saja dan kita ingatkan agar segera ditanami pohon lagi,” katanya.
Namun, wali kota khawatir penebangan pohon dengan jenis mahoni dan kenari secara masif tersebut dapat menghilangkan identitas kawasan tersebut, apalagi jenis pohon tersebut selain sebagai pelindung dan menambah keasrian kota juga sebagai peneduh.
“Tapi sekarang tiba-tiba kosong. Karena itu, kita berharap pelaksana bisa segera menaman pohon dengan jenis yang sesuai dan cepat tumbuh besar,” katanya.
Lebih jauh wali kota mengapresiasi dan berterima kasih atas atensi pemerintah pusat terhadap pertumbuhan kota yang diprediksi pada tahun 2024, akan terjadi peningkatan tingkat kepadatan kendaraan sehingga ruas jalan yang ada saat ini tidak akan dapat menampung volume kendaraan.
“Untuk itu kita tetap mendukung, dan terkait dengan sharing pemerintah kota untuk pembebasan lahan terhadap lahan masyarakat yang terdampak pelebaran akan kita siapkan bertahap,” katanya.
Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Miftahurrahman menyebutkan, untuk anggaran pembebasan lahan pelebaran jalan sekitar 3 meter bagian kiri dan kanan tersebut telah disiapkan Rp5 miliar.
“Anggaran Rp5 miliar itu sudah termasuk biaya operasional seperti konsultasi publik, sosialisasi masyarakat, pendaftaran, penaksir harga serta pematokan. Kemudian baru biaya pembebasan lahan,” katanya.
Miftahurrahman menilai, besaran anggaran yang disiapkan untuk pembebasan lahan itu saat ini memang masih jauh dari kebutuhan. Akan tetapi, karena proyek pelebaran jalan biasanya membutuhkan waktu panjang, sehingga tahapan negosiasi dengan pemilik lahan bisa dilakukan.
“Yang penting sudah ada kesepakatan dengan pemilik lahan, soal pembayaran bisa kita lakukan bertahap. Untuk luas lahan yang akan dibebaskan belum ditetapkan, karena proses pengukuran belum dimulai,” katanya.(Anjas)
