Banda Aceh, KRsumsel.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Taqwallah menyatakan ada tiga rekomendasi penanganan kemiskinan di Aceh berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) bersama jajaran pimpinan instansi vertikal di Aceh.
“Ada tiga rekomendasi bersama untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Aceh yaitu pemetaan kantong kemiskinan, penyerapan dana pemulihan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur menggunakan skema pembiayaan non-APBA,” kata Sekda Aceh Taqwallah di Banda Aceh, Senin.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela rapat koordinasi dengan sembilan Kepala Instansi vertikal di Aceh yang berlangsung pada Ruang Rapat Sekda Aceh di Kantor Gubernur Aceh.
Ia menjelaskan kolaborasi bersama instansi pemerintah pusat yang ada di Aceh sangat penting guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan serta menghadirkan kemandirian ekonomi bagi rakyat Aceh.
Ada pun kepala instansi tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb ), Kakanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP), Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Perwakilan Bank Indonesia Aceh, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) Perwakilan Aceh.
Dalam kesempatan tersebut Sekda Taqwallah juga mendengarkan langsung sejumlah tantangan perekonomian yang ada di Aceh termasuk rekomendasi untuk mengatasi masalah dari tantangan tersebut.
Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Aceh Syafriadi mengatakan banyak Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan pemerintah pusat untuk menunjang perekonomian nasional.
Ia menilai dengan adanya dana tersebut akan menjadi peluang yang harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian masyarakatnya saat ini.
Ia menyebutkan dana PEN tersebut diperuntukkan dalam sejumlah klaster yaitu, klaster kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan korporasi, program prioritas dan insentif usaha.
Selain itu Syafriadi juga merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur di Aceh dapat menggunakan sumber pembiayaan yang kreatif, seperti dengan menggunakan skema KPBU, dan PINA (Pembiayaan Infrastruktur Non APBN), SMV (Special Mission Vehicle), diantaranya oleh PT SMI, PT PII dan LPI (SWF).
Sementara itu Kepala BPS Aceh Ihsanurrijal berjanji akan membantu memberikan data wilayah kantong-kantong kemiskinan di Aceh, sehingga dapat difokuskan program penanganan di tempat tersebut.
Ia juga akan memberikan sejumlah data terkait indikator penilaian seseorang yang dikatakan miskin.(Anjas)
