OKI, KRSUMSEL.com – Kepala Dinas Kominfo OKI, Aleksander Bustomi, M.Si menjelaskan, persoalan sinyal telekomunikasi memang merupakan hal yang terus diusahakan oleh pemkab OKI. Diskominfo OKI sudah berupaya memasukkan semua proposal usulan tower/ BTS di daerah yang susah sinyal baik ke provider maupun ke pemerintah provinsi dan pusat.
Baca Juga : Demi Sinyal, Rela Naik Pohon 15 Meter
“Tetapi terkadang ada kendala lain yang dihadapi, misalkan sesudah ada pembangunan tower/ BTS tentu pihak provider harus menempatkan alat pemancar sehingga sinyal GSM/ 4G baru bisa didapatkan, hal ini merupakan keputusan mutlak dari pnyelenggara jaringan telekomunikasi yang berorientasi pada hitung-hitungan bisnis, dan pemda tidak berkewenangan untuk mengintervensi namun tetap pemda usulkan.”
Katanya, jumat (5/2/2020)Alex menjelaskan, ada suatu instrumen yang dapat diterapkan oleh para Kepala Desa untuk mengatasi hal tersebut. prioritas penggunaan dana desa salah satunya merujuk pada penyediaan internet desa yang teknologi nya berbeda dengan sinyal seluler, namun bisa mengatasi fungsi komunikasi seluler seperti menelpon menggunakan WA.
“Permendes PDTT NO. 13 tahun 2020 pasal 6 ayat 2.a beserta lampirannya menjadi dasar hukum bagi desa untuk menyelenggarakan internet desa secara mandiri. Diskominfo OKI siap memfasilitasi penyelenggaraan internet desa dengan berbagai provider/ ISP yang ada.” Ujar Alex.
Sebagai informasi, sambungnya, pada tahun 2020, penambahan tower telekomunikasi (BTS) yang baru dibangun dan tersebar di wilayah OKI sebanyak 19 tower, namun untuk penempatan lokasi sepenuhnya keputusan provider, dan pemkab OKI melalui surat Bupati secara terus menerus mengajukan perluasan cakupan sinyal komunikasi dan internet.
“Tentu ini menjadi tugas kami untuk terus menerus m3ngupayakan, mengambil langkah dan upaya supaya seluruh wilayah OKI untuk bebas blank spot.” Tandas Alex. (ata)
