“Ini banjir yang pertama kali terbesar di kota kita sebagai yang dijuluki kota seribu sungai,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin tersebut di gedung dewan kota, Jumat.
Menurut dia, musibah banjir besar di kota ini tidak bisa dilepaskan dengan drainase dan sungai, karena kondisi geografis kota ini yang dipenuhi aliran sungai yang perlu tata kelola dengan baik, hingga penanganan khusus harus digalakkan kembali.
Aturan pemerintah pusat, kata Zainal, memang sudah mengatur penanganan masalah sungai dan drainase berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, namun perlu diajukan peninjauan lagi kebijakan itu untuk Kota Banjarmasin.
Sebab, lanjut dia, Banjarmasin memiliki kearifan lokal tersendiri sebagai kota yang banyak memiliki sungai, selain itu daerahnya juga sebagian besar rawa, bahkan daratannya di bawah permukaan air laut.
“Makanya dari itu Banjarmasin perlu dinas tersendiri menangani masalah sungai ini, kita akan mengusulkan juga nanti ke pemerintah pusat, di kembalikan lagi Dinas Sungai dan Drainase Kota Banjarmasin,” paparnya.
“Sama halnya misalnya di sebuah daerah banyak gunungnya, perlu juga ada instansi yang tersendiri menangani itu, jadi perlu dipikirkan juga kearifan lokal sebuah daerah, hingga penanganannya bisa khusus,” tutur Zainal Hakim.
Kota Banjarmasin, ujar politisi PKB tersebut, harus kini konsen untuk mengelola sungai dan drainase sebagai upaya kedepannya musibah banjir besar ini tidak terjadi lagi, karena salah satu cara harus demikian.
“Semua harus memikirkan kedepannya seperti apa lagi, hingga kita harus berbenah,” ujarnya.
Musibah banjir di Kota Banjarmasin terjadi cukup parah sejak 14 Januari, pada 15 Januari pemerintah kota setempat menetapkan status tanggap darurat bencana, hingga membangun posko dan dapur umum di setiap kecamatan.
Banjir terparah menimpa Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan dan sebagian daerah Banjarmasin Utara. BPBD Kota Banjarmasin menyebutkan sekitar 100 ribu jiwa warga terdampak banjir ini.(Anjas)
