“Tertundanya pembayaran honor dikarenakan penerimaan pada bulan Desember 2020 ada penundaan pembayaran DBH dari pemprov ke kabupaten/kota, sehingga ini menjadi pemicu honor terlambat dibayar, jadi mohon pengertiannya, ini tetap pasti akan diselesaikan,” katanya menanggapi aksi mogok kerja puluhan pegawai dan PTT di BP2RD Ternate, Selasa.
Dirinya juga memastikan pembayaran honor pegawai dan PTT akan dibayar dalam waktu dekat, jika seluruh proses administrasi di keuangan telah diselesaikan.
Selain itu, keterlambatan pembayaran honor bukan hanya terjadi pada BP2RD, bahkan Burhan menyebutkan ada sejumlah SKPD yang belum terbayarkan honor pegawainya, karena tertunggaknya pembayaran DBH sebesar Rp10 miliar lebih.
Oleh karenanya, lanjut Wali Kota dirinya meminta kepada seluruh PNS dan PTT agar tetap bekerja seperti biasa, dan masalah hak secepatnya akan segera dipenuhi dalam minggu ini.
“Jadi penyebabnya ada dua, yakni dana transfer kita dari provinsi tidak turun, kemudian ditambah ini merupakan aplikasi baru yang memang ada sedikit gangguan, tetapi kita upayakan dalam minggu ini sudah diselesaikan,” katanya.
Berkaitan dengan mogok kerja, Wali Kota Ternate yang akan melepas masa kepemimpinannya pada 17 Februari mendatang ini berharap seluruh pegawai yang bertugas dalam pelayanan publik senantiasa bekerja dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Inikan perlu dipahami, ini bukan disengaja karena kalau aplikasi gangguan itu seluruh Indonesia pasti alami hal yang sama,” ujarnya.(Anjas)
