Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berterima kasih atas capaian penghargaan tersebut. Capaian ini adalah hasil kinerja dari berbagai pihak.
“Penghargaan ini bukan tujuan utama. Ada yang lebih penting yaitu masyarakat terlayani dan alhamdulillah IKM kita berdasarkan survei UB ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya,” kata dia di Kediri, Minggu.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Kediri Un Achmad menambahkan ajang yang diselenggarakan oleh BKN ini untuk semua lembaga, instansi, baik pusat, provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia serta dinilai oleh BKN pusat berdasarkan lima kategori penilaian.
“Kebetulan dua tahun terakhir, tahun 2019 dan 2020 yang kemarin diumumkan itu kami mendapatkan kategori penilaian kinerja. BKN menilai kriteria ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh semua lembaga berdasarkan kinerja keseharian yang dilakukan oleh semua instansi selama kurun satu tahun,” katanya.
Dalam hal itu, pemerintah pusat menilai kinerja aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai bagus lalu dibandingkan dengan daerah atau instansi yang lain.
“Setiap tahun ASN kami tertib menyusun sasaran kerja pegawai (SKP), kemudian pelaporan ke BKN juga sudah dilakukan dengan tertib, termasuk pelaporan-pelaporan yang lain misalnya LHKPN kita sudah masuk 100 persen. Kemudian kami selalu membuat edaran ke semua instansi untuk melaporkan laporan kinerjanya,” ujar dia.
Ke depan, Un Achmad juga berharap, tetap ada dukungan dari ASN dan semua OPD sehingga pelaporan kepegawaian manajemen ASN akan semakin baik dan prestasi yang telah diraih dapat terus dipertahankan.
Selain itu, dirinya juga berharap Pemerintah Kota Kediri bisa meraih penghargaan di kategori yang lain.
“Tahun kemarin sebelum ada COVID-19 kami diundang ke Jakarta dan kami juga baru tahu ternyata dievaluasi oleh BKN. Yang penting, bisa bekerja sebaiknya terutama dalam hal manajemen ASN. Sebenarnya tidak hanya penilaian kinerja yang diupayakan dari lima kategori itu,” katanya.
Ia berharap, ke depan bagian tuntutan smart city, pemerintah kota juga sudah membuat aplikasi.
“Harapan kami selain program Pak Wali bisa terwujud, di kategori lain juga bisa mendapatkan penghargaan. Mudah-mudahan nanti tidak hanya penilaian kinerja yang mendapat penghargaan, tetapi kategori lain juga semakin baik,” ujar Un Achmad.
Selain Pemerintah Kota Kediri, ada 74 instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang meraih BKN Award 2020 karena dianggap berhasil dalam pelaksanaan manajemen ASN.
Penghargaan tersebut guna memacu kinerja dari kementerian/lembaga/daerah (K/L/D) dalam menjalankan 14 butir manajemen ASN. Untuk itu, BKN memberikan apresiasi terhadap instansi yang berhasil melaksanakan tiap-tiap butir manajemen tersebut.
Terdapat tiga agenda utama yang dibahas dalam forum kepegawaian pada 2020. Ketiga agenda tersebut, meliputi penerapan digitalisasi manajemen ASN, penganugerahan BKN Award kepada instansi pengelola kepegawaian terbaik, dan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS.
BKN Award 2020 berdasarkan lima kategori, yaitu perencanaan kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan, pensiun, implementasi SAPK, pemanfaatan CAT, penilaian kompetensi, implementasi penilaian kerja, komitmen pengawasan dan pengendalian.
Capaian penghargaan penilaian kinerja yang diraih Pemerintah Kota Kediri ini sejalan dengan upaya yang terus dilakukan pemkot setempat dalam pelayanan publik.
Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya angka indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang diukur beberapa waktu lalu oleh Barenlitbang Kota Kediri bekerja sama dengan Universitas Brawijaya, di mana nilainya mencapai 3,4777, termasuk kategori yang baik. Capaian itu, naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 3,41.(Anjas)
