“Kita sudah punya Perda Nomot 6 tahun 2011. Tapi itu sudah relevan dengan kondisi saat ini. Karena amanat Undang-Undang 23 tahun 2014 kewenangan pendidikan di kota/kabupaten itu hanya SMP ke bawah. SMA ada di provinsi dan perguruan tingga di pusat,” kata Fathoni.
Beberapa hal penting yang tercantum dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan Dasar ini yakni mengatur tentang alokasi anggaran pendidikan dalam APBD. Karena, selama ini dari 20 persen alokasi anggaran pendidikan dari APBD, dihabiskan untuk membayar gaji para penyelenggara pendidikan.
Fathoni menyebutkan, seharusnya alokasi 20 persen tersebut difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan, khususnya Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Maka, melalui perda baru ini DPRD berharap ada kesinambungan antara peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Bogor dengan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.
“Jadi sekarang terpisah. Beberapa daerah lain, alokasi 20 persen itu sudah di luar gaji. Di Kabupaten Bogor belum nih. Makanya kami inisiatif untuk memebuat perda ini,” kata politisi PKS itu.(Anjas)
