Seiring dengan kenaikan gaji seluruh THL tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara menyusun peraturan bupati.
“Rancangan peraturan bupati yang disusun mengatur pola kinerja tenaga honorer,” jelas Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara, Khairuddin ketika dihubungi di Penajam, Sabtu.
Ia menjelaskan, regulasi itu mengatur tuntutan jam kerja dan target sasaran kinerja THL yang harus dicapai sebagai konsekuensi kenaikan gaji senilai Rp3,4 juta per orang.
“Kinerja tenaga honorer ke depan tegas Khairuddin, dipastikan tidak jauh beda dengan dan ASN (aparatur sipil negara) atau PNS (pegawai negeri sipil),” katanya.
BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara akan memetakan sebanyak 3.155 THL sesuai kebutuhan OPD (organisasi perangkat daerah) atau SKPD (satuan kerja perangkat daerah).
Sejumlah sanksi juga disiapkan BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara bagi tenaga honorer sebagai persiapan kenaikan gaji pada 2021.
Sanksi yang disiapkan salah satunya menurut Khairuddin, bagi THL yang absen atau tidak masuk kerja selama lima hari berturut-turut tanpa keterangan dapat langsung dipecat.
“Sejumlah aturan disusun bagi tenaga honorer agar kenaikan gaji dapat diikuti dengan meningkatnya kinerja para para THL,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pola kinerjanya akan diatur di mana THL yang absen selama lima hari berturut-turut tanpa keterangan, maka akan langsung diberhentikan.
Kewenangan diberikan kepada masing-masing pimpinan OPD atau SKPD untuk melihat dan mengawasi kinerja pegawai di bawahnya.(Anjas)
