Tuntutan tersebut disampaikan dua puluhan pemuda dalam unjuk rasa di depan pintu masuk utama DPR Aceh di Banda Aceh, Jumat.
Massa pemuda menggelar aksi karena pinta gerbang utama ditutup dan dijaga ketat aparat kepolisian. Polisi juga berulang kali meminta pengunjuk rasa membubarkan diri.
Saat bersamaan, DPR Aceh menggelar sidang paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban hak interpelasi. Jawaban hak interpelasi tersebut disampaikan Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.
Dalam aksi tersebut, Rahmat Ali, koordinator unjuk rasa, mendesak DPR Aceh mendukung proyek tahun jamak. Sebab, proyek tersebut membangun ruas jalan dan ke pedalaman Aceh. Jalan dan jembatan ini membuka akses dan meningkatkan ekonomi masyarakat pedalaman.
“Kami mengecam anggota DPR Aceh Daerah Pemilihan 4 dan Daerah 8 yang tidak mendukung proyek tahun jamak. Kami juga menuntut eksekutif dan legislatif mengakhiri perbedaan pendapat,” kata Rahmat Ali.
Usai menyampaikan aspirasinya, massa Aliansi Pemuda Wilayah Tengah membubarkan diri meninggalkan gedung DPR Aceh. Unjuk rasa tersebut mendapat perhatian masyarakat yang lalu lalang di depan gedung wakil rakyat tersebut.
Secara terpisah, Anggota DPR Aceh dari Daerah Pemilihan 8 (Aceh Tenggara-Gayo Leus) Ali Basrah menegaskan dirinya bersama 80 anggota dewan lainnya tidak antipembangunan.
“Kami sangat mendukung pembangunan di wilayah tengah. Bukti, DPR Aceh tidak pernah membatalkan anggaran proyek tahun jamak,” kata Ali Basrah.
Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Aceh tersebut, yang dibatalkan adalah nota kesepakatan proyek tahun jamak antara DPR Aceh dengan Pemerintah Aceh karena ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
“Ketika ada pelanggaran, tentu DPR Aceh ingin meluruskannya karena tidak ingin bermasalah dengan hukum. Jadi, 12 proyek jalan dan jembatan yang sebelumnya masuk anggaran tahun jamak, kini berubah menjadi tahun tunggal pembangunan bisa tetap dilaksanakan,” kata Ali Basrah. (Anjas)
