Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah di Surabaya, Sabtu, mengatakan anggaran yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut masuk dalam nomenklatur belanja tak terduga yang besarannya mencapai Rp12,5 miliar.
“Kami menyayangkan jika anggaran itu nantinya tidak terserap. Padahal anggaran yang diperuntukkan untuk Kampung Tangguh itu sebesar Rp5 juta per RW,” katanya.
Menurut dia, dari 1.360 RW di Surabaya, sekitar 1.296 Kampung Tangguh yang terbentuk. Namun, hingga saat ini kampung tangguh tidak pernah mendapat bantuan Rp5 juta per RW, seperti yang dianggarkan dalam nomenklatur belanja tidak terduga.
Untuk itu, lanjut dia, warga Surabaya harus ikut mengawal anggaran ini yang masuk dalam anggaran belanja tidak terduga. Jangan sampai Wali Kota Surabaya justru melakukan pembiaran terhadap keberadaan kampung tangguh, walaupun banyak sekali keluhan dari masyarakat soal dana yang dijanjikan pemkot tersebut.
“Justru kami mendorong agar anggaran ini dimaksimalkan untuk peruntukan kampung tangguh. Jangan sampai anggaran yang telah disetujui dewan nantinya tidak memiliki nilai manfaat untuk masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19,” katanya.
Ia berharap anggaran ini bisa dimaksimalkan untuk menjaga warga Surabaya dari ancaman wabah virus corona jenis baru atau COVID-19. “Ya, percuma kalau anggaran itu tidak terserap. Padahal kampung tangguh sangat membutuhkan dana opersional guna menjaga ketahanan masyarakat dari ancaman wabah virus corona,” katanya.
Untuk itu, Laila meminta agar kampung tangguh itu bisa mendapatkan bantuan dana operasional dari Pemkot Surabaya. Hal ini juga membantu dalam upaya menekan penyebaran COVID-19 di Surabaya. (Anjas)
