Jakarta, KRSumsel.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengungkap berbagai permasalahan yang menjadi penghambat bantuan langsung tunai (BLT) dana desa belum tersalurkan. Dia bilang masih ada 11 Kabupaten/Kota yang belum menyalurkan anggaran BLT dana desa yang utamanya terjadi di Papua.
“Yang masih 0% ada 11 Kabupaten rata-rata di Papua. 11 Kabupaten ini kemungkinan ada 2, yaitu memang belum salur atau sudah salur cuma belum bisa laporan karena memang kondisi geografis,” kata Abdul melalui konferensi pers, Rabu (17/6/2020).
Salah satu yang menjadi penghambat adalah penyaluran dana desa yang dibuat secara non tunai (cashless). Masyarakat yang belum memiliki buku rekening terpaksa harus membuatnya terlebih dahulu, sedangkan pembuatan buku rekening dinilai lambat karena dibatasi per harinya.
Untuk itu, Abdul mendorong para elite Himbara untuk mempercepat pembuatan buku rekening. Kasus seperti ini disebutnya terjadi di Jawa Tengah dan Lampung.
“Ini sudah berkali-berkali kita sampaikan. Ini terjadi di Jawa Tengah misalnya Kabupaten Jepara, di Provinsi Lampung ada beberapa daerah/kabupaten yang sampai hari ini masih cukup lambat karena pakai cashless, ternyata banknya tidak seperti yang diharapkan,” terangnya.
“Kemudian ada juga pencairan dana di bank dibatasi karena memang mungkin ini bank daerah, kalau ini duit cash-nya terbatas,” tambahnya.(*)
