PALI, KRSUMSEL.com – Pembagian Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak merata, membuat ratusan warga asal desa Kota Baru, kecamatan Penukal Utara, kabupaten PALI, mendatangi kantor DPRD, Senin (8/6/2020).
Mawarni, perwakilan warga Desa Kota Baru meminta Kepada DPRD PALI untuk bisa memberikan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi warga desa Kota Baru.
Padahal, menurut Mawarni setiap ada pembagian, baik PKH maupun sembako lainnya diberikan kepada orang -orang yang sama.
“Disini saya mewakili masyarakat Desa Kota Baru terkait dengan adanya bantuan yang tidak merata baik Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial yang terdampak COVID-19 ataupun bantuan sosial lainnya. Untuk itu, saya berharap DPRD bisa memberi solusi atau arahan terkait bantuan ini,” ungkapnya.
Begitu juga disampaikan Imron, salahsatu warga yang ikut mendatangi Kantor DPRD PALI. Bahkan, Imron mengaku sudah sering diminta data baik Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dijanjikan akan mendapat bantuan.
“Tetapi nyatanya, sampai saat ini kami belum nerima bantuan tersebut. Malah kami dipungut biaya uang Rp 20 ribu,” jelas Imron.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten PALI, Asri Ag mengungkapkan agar kiranya Pemerintah Kabupaten PALI dalam hal ini dinas terkait dapat melihat sesuai dengan data masyarakat mana yang belum menerima bantuan, dan apabila memang benar masyarakat yang belum menerima bantuan agar dapat didata ulang dan diberi bantuan.
“Dalam hal ini DPRD Kabupaten PALI akan menampung aspirasi masyarakat Desa Kota Baru, dimana yang diketahui bahwa masyarakat ini belum pernah mendapat bantuan baik itu BLT dana desa maupun bantuan sosial. Saya berharap agar dinas terkait dapat mendata ulang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Baru,” pungkasnya. (hab)
